undang undang haji. Tidak semua pasal UU Haji akan direvisi. undang undang haji

Setiap. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Baca juga: Akhir Pekan, Simak Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 KgDana Haji Aman Bersama BPKH. Indonesiabaik. Berita Terupdate. Kemudahan tersebut termasuk juga dalam sektor Keagamaan, yaitu praktik usaha perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG. Jadi, jika karyawan punya 12 hari cuti tahunan yang belum diambil, maka sisa cutinya tinggal 9 hari. Undang-undang (UU) NO. Melihat Antusiasme Jemaah Haji Lotara Ikuti Manasik Haji / Kam, 09/21/2023 - 13:45 . Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diterbitkan dengan pertimbangan: a. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Mengingat : 1. Menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim, penyelenggaraan haji dan umrah ini ada perizinan pengusaha sesuai amanat UU No 8/2011 perizinan diberikan oleh Kemenag. Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 April 2019 dan telah terdaftar dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. 13 Tahun 2003, dimana dalam Pasal tersebut berisi “ Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang kemudian sebagian ketentuannya diubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, paling tidak sudah terbit empat aturan turunannya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cuti haji dan umrah – Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, melaksanakan perjalanan religi atau ibadah seperti umrah dan Haji adalah wajib hukumnya karena termasuk rukun islam (merujuk pada mahzab fikih). ID – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 0 FORMAT PERTANDINGAN1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi Beragama. Kepentingan jamaah haji dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil menuturkan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 1875-3-Dasar Hukum. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Tahun. 5036, LL SETNEG : 3 HLM. "Adapun jamaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M adalah jamaah haji yang. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Dato' Undang Luak Johol diiktiraf menerusi Perkara 71 (2), Perkara 160, Perkara 181 dan Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan Malaysia serta Perkara 28 dan Perkara 34 Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 sebagai pemerintah (ruler) Luak Johol dan Raja bagi Negeri Sembilan bersama dengan Yang di. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahTENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali. d. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan materi bimbingan Manasik Haji tingkat Kecamatan, Rabu 01 Juni 2022 di Aula Kantor Kemenag Kabupaten. 500 pengikutnya bertolak ke Mekah pada 6 Dzulqaidah atau 8. File. Adanya undang-undang haji mempunyai implikasi yang sangat positif, yaitu semakin terjaminnya hak-hak warga Negara dalam melaksanakan ibadah Haji. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu dilakukan penyesuaian sebab nomenklatur KBIH telah diubah menjadi KBIHU sebagaimana diatur. 5. Penyusun. Ibadah Haji 3. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) yang telah memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan mengatur sistem dan managemen pengelolaan dana haji di Indonesia. Pasal 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. E. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri; b. Ketentuan perundang-undangan tentang haji di Indonesia telah diatur sejak zaman Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 5. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April. Namun demikian, undang-undang itu kadang-kadang tidak lengkap atau tidak jelas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 2. Hal ini sesuai dengan ajaran Agama Islam dimana hanya diwajibkan untuk menunaikan ibadah. TENTANG. Ilustrasi salah satu lokasi yang dikunjungi saat pelaksanaan haji dan umrah. Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M Sabtu, 01 Juni 2019 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bidang. Selain memiliki perbedaan dari segi pengertian atau definisi, haji dan umrah juga memiliki perbedaan dari segi hukum. Faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid-19 yang. 17/1999 menyatakan: ’Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak. Dasar hukum 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara. UMROH . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Foto ilustrasi: MYS. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang Undang-Undang No. memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Dasar Hukum. Pemerintah Pusat. Era Baru Akreditasi PPIU – PIHK. 13 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan istilah UU PIHU. Shaleh Putuhena, perintah tentang kewajiban haji bagi Rasulullah SAW dan umatnya diterima pada 6 Hijriah atau 628 M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah ialah Perdana Menteri merangkap ketua kerajaan Brunei. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Berita Terupdate. Jika karyawanmu mengambil paket umrah 12 hari, maka ia wajib menambah izinnya 3 hari yang dipotong dari cuti tahunannya. 1. Banyak argumentasi yang dapat dijadikan alasan. Endang Sry Wahyu, S. 2 Pemberdayaan Pelaku Usaha Nasional 32 3. Daftar. Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1444 H/2023 M. s. Undang-Undang No. Untuk itu, diperlukan langkah revisi Undang-Undang. 2011. 3 Masa berfikir satu-satu pergerakan adalah dihadkan selama 15 saat. menyampaikan apa saja Hak dan Kewajiban bagi Jamaah Haji 1443H/2022M. Berlangganan Pro. 5. Pemerintah dan DPR akan segera merumuskan pasal pasal yang dianggap tidak relevan lagi terhadap. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan umrah. Untuk melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji [Klik Disini] Penyusun. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang perlu disesuaikan dengan konteks perhajian di masa yang akan datang. Penjelasan mengenai peraturan cuti haji tertera dalam Pasal 93 ayat 2 huruf e UU. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu. Usulan Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas kepada komisi VIII DPR RI agar biaya haji 2023 dinaikan menjadi Rp69 juta harus ditolak. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, semua perundang-undangan yang ada sebelumnya,. Karena itu, diperlukan langkah revisi undang-undang. Pasal 4. Semarang - . Dokumen ini menjelaskan alasan, syarat, proses, dan akibat pembatalan haji reguler, serta hak dan kewajiban jemaah, pemerintah, dan penyelenggara haji. 22. Didalam undang- undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh pada pasal 2 disebutkan bahwa. Mari kita simak bersama bunyi Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang menyatakan:. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. Hal ini sesuai dengan ajaran Agama Islam dimana hanya diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji satu kali seumur. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. Meski demikian, haji dan umroh juga memiliki beberapa titik perbedaan. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Reni Ravita. 1. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Anambas,Dr. CO. dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 3. "UU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama. Pemrakarsa. Anak kalimat “ dalam bulan-bulan itu” mengisyaratkan bahwa. Peristiwa suka dan duka tentu dialami oleh umat muslim yang menjalankan ibadah haji. Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); 2. C. Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Undang-undang No. pdf. Rinciannya, kuota haji tersebut terdiri atas 7. Kementerian Kesehatan . Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan. Regulasi ini. Mengingat : 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999. Download. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah | Website Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. id : 42 hlm. E. KONTAN. Berikut ini syarat daftar haji yang harus dipenuhi: - Beragama Islam. calon Jemaah haji maka dibuat undang-undang tentang peneyelenggaraan haji dan umroh yaitu UU No 8 tahun 2019. 17, LN. 1. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Create Date Juni 24, 2022. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. com, Jakarta Pembatalan Haji tahun ini menjadi salah satu topik yang dibahas oleh semua lapisan masyarakat bahkan mengenai dana haji juga tak luput dibicarakan. Kemenag RI. Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pe nyelenggaraan Ibadah . 79, LN. Jemaah kemudian melakukan pelunasan dan berangkat di tahun yang sama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang WabahDengan Undang-Undang Mengenai Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar. 2. Jemaah haji adalah jemaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan; 7. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 72, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanaan Ibadah Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan. 13 Tahun 2021. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. SUGIHARTO,. Untuk melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah silahkan [Klik Disini] Sementara itu, ibadah haji sendiri telah diatur oleh Undang-Undang No. Tahun. U. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang. 609 orang). Ibadah Haji; Pasal ayat (L) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneaia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor g Tahun 1992 tentang Keimig. 3. Penerbit. Hilman mengatakan, Ditjen PHU perlu menyiapkan satu konstruksi perencanaan yang dapat. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Cuti haji dan umrah – Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, melaksanakan perjalanan religi atau ibadah seperti umrah dan Haji. Sejarah Haji mencakup periode yang dimulai sejak zaman nabi Ibrahim melalui dibentuknya ritus haji Islam oleh nabi Islam Muhammad, hingga haji saat ini ketika jutaan umat Islam melakukan ziarah mereka setiap tahunnya. Dasar hukum 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. TENTANG DATABASE. BPIH adalah biaya perjalanan ibadah haji yang. Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 13 Tahun 2008 sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-undang No. 864 orang). Aturan tersebut terbit setelah Kementerian Agama ( Kemenag ) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati besaran biaya haji tahun ini pada 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2,. BANDA ACEH, suaramerdeka. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut diatas, pihak swasta juga dapat menyelenggarakan ibadah haji seperti Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Plus. "Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji dan mewujudkan efektivitas dan. Seperti diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) baru-baru ini telah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 mencapai Rp 98,89 juta. Peraturan Senin, 27 Februari 2023 KMA No. 1999. 9 Indonesia. Tabungan haji adalah produk perbankan yang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Di Bawah Bimbingan: DRS. Cuti haji merupakan cuti khusus bagi karyawan Muslim yang akan menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Hadiri Hari Nasional ke-93 Arab Saudi, Menag : Terima Kasih Atas Pelayanan Haji / Sel, 09/26/2023 - 13:12 . 4. 0 FORMAT PERTANDINGAN 1. Calon jemaah haji adalah warga Negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi hukum dengan norma-norma yang berlaku, studi hukum yang berpegang dengan norma yang berlaku ialah studi yang menekankan pada patokan norma dan asas hukum yang dapat ditemui pada undang-undang dan putusan pengadilan. Penerbitan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Banjarmasin (PHU) --- Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang melihat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Haji No. Kemenag Gelar FGD Mitigasi Risiko Haji Khusus, Ini Hasil Rekomendasinya / Sel, 09/26/2023 - 14:09 . 051 orang. Selalu ada kenangan dari setiap perjalanan ibadah haji. Undang-undang Haji Bakal Direvisi, Ini Alasannya. 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji 2023 Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun. Putusan: Ibadah Wajib yang Diatur UU. Bahasa Indonesia. 2. Undang-Undang Cipta KerjaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 5. Tutup. PERTIMBANGAN. Lokasi. Kontributor. Bekasi (Kemenag) --- Kementerian Agama menyusun desain manasik haji sepanjang tahun bagi jemaah. Unduh Dokumen.